Bogor, Headlinekita.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor melalui Wakil Ketua Bidang Perhubungan, M Ihsan Arrofie, menyoroti dimulainya proses lelang proyek Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap II (Pembangunan Gedung Kantor Terminal Bubulak) di Kota Bogor.
Proyek tersebut diketahui memiliki nilai pagu sebesar Rp6.334.776.565 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp6.330.453.252, yang bersumber dari anggaran pemerintah dan saat ini resmi memasuki tahapan pengadaan.
Ihsan menegaskan, meski nilainya tidak sebesar proyek puluhan miliar rupiah, angka Rp6,3 miliar tetap merupakan uang rakyat yang wajib dijaga integritas, transparansi, dan kualitas penggunaannya. Karena itu, seluruh tahapan lelang harus berjalan terbuka, objektif, profesional, serta bebas dari praktik pengondisian maupun kongkalikong.
“Kami dari KNPI Kota Bogor menaruh perhatian terhadap dimulainya proses lelang Revitalisasi Terminal Bubulak Tahap II. Nilainya mencapai Rp6,3 miliar, tentu ini bukan angka kecil karena bersumber dari uang rakyat. Kami mengingatkan sejak awal agar proses lelang berjalan transparan, profesional, dan jangan sampai ada praktik main mata ataupun kongkalikong dengan pihak tertentu,” tegas Ihsan, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, Terminal Bubulak merupakan salah satu simpul transportasi strategis yang memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat Kota Bogor. Karena itu, pembangunan fasilitas penunjang di kawasan tersebut harus menghasilkan bangunan yang berkualitas, aman, tepat mutu, dan memiliki manfaat jangka panjang.
Ia menilai tahapan evaluasi administrasi, teknis, hingga penetapan pemenang menjadi fase paling krusial yang harus dikawal bersama agar perusahaan yang terpilih benar-benar berdasarkan kapasitas, pengalaman, kualitas pekerjaan, serta integritas.
“Jangan sampai proyek yang menyangkut fasilitas publik justru pemenangnya sudah bisa ditebak sebelum proses evaluasi berjalan. Yang harus menang adalah kualitas, kompetensi, dan integritas, bukan kedekatan ataupun kepentingan tertentu. Karena yang dibangun adalah fasilitas publik yang akan digunakan masyarakat luas,” lanjutnya.
DPD KNPI Kota Bogor menegaskan akan ikut mengawal seluruh proses lelang, mulai dari tahapan evaluasi hingga penetapan pemenang, sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Kami akan mengawasi proses ini sejak awal sampai selesai. Uang rakyat harus melahirkan pembangunan yang berkualitas, bukan proyek yang justru menyisakan tanda tanya di kemudian hari. Transparansi harus dijaga, integritas harus ditegakkan,” tutup Ihsan.(DG)
