Bogor, Headlinekita.com – Sejumlah pegawai Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melayangkan protes keras dan menyatakan kekecewaan mendalam atas keputusan Wali Kota Bogor terkait rekomendasi nama-nama calon direksi periode 2026-2031.
Kekecewaan tersebut disampaikan melalui surat pernyataan terbuka sebagai respons atas pengumuman kandidat yang dinilai tidak merepresentasikan kondisi internal perusahaan yang sebenarnya.
“Kami selama ini memilih diam dan tidak bereaksi terhadap kegaduhan sejak munculnya petisi yang mengatasnamakan mayoritas pegawai. Tujuannya murni demi menjaga kondusifitas perusahaan agar tetap fokus bekerja,” ungkap salah satu pegawai Perumda Tirta Pakuan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Kamis (26/2/2026).
Sumber tersebut membeberkan bahwa salah satu calon yang direkomendasikan diduga melakukan pembiaran terhadap aksi penggalangan petisi oleh kelompok pendukungnya.
Aksi tersebut dinilai memicu kekisruhan karena diwarnai intimidasi terhadap pegawai serta ketidakterbukaan mengenai isi aspirasi dalam petisi yang harus ditandatangani.
Para pegawai menyayangkan sikap Wali Kota Bogor yang dianggap tidak melakukan konfirmasi silang secara menyeluruh kepada pihak-pihak yang tidak menandatangani petisi, yang notabene berada di bawah tekanan.
“Kami sangat menyayangkan Bapak Wali Kota tidak melihat kekisruhan di Perumda Tirta Pakuan secara utuh. Aspirasi kami lewat surat resmi yang ditandatangani 92 pegawai pada 19 Februari lalu seolah tidak dipertimbangkan sama sekali,” tambahnya.
Keresahan ini mulai berdampak pada demotivasi pegawai berdedikasi, yang dikhawatirkan mengganggu kondusifitas kerja dan menurunkan kinerja perusahaan air minum terbaik di Jawa Barat tersebut. Mereka mendesak agar seleksi direksi dikembalikan pada prinsip objektifitas dan profesionalisme.
“Jika Bapak Wali Kota menjunjung tinggi asas transparansi, kami memohon agar hasil psikotes serta Ujian Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dibuka secara transparan,” tegasnya.
Pegawai berharap Wali Kota tidak mudah terbuai oleh “jaminan kondusif” lisan dari satu pihak saja, yang justru berpotensi memicu konflik berkepanjangan di lingkungan internal Perumda Tirta Pakuan.(DN)
